BBPPTP Ambon Gelar Rapat Internal, Fokus Akselerasi Anggaran dan Mitigasi Risiko Bantuan Pemerintah TA 2026
Diposting Jumat, 12 Juni 2026 09:06 am

AMBON – Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon melaksanakan rapat koordinasi internal pada Kamis, 11 Juni 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BBPPTP Ambon, Dr. Kardiyono, S.P., M.Si., ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun strategi percepatan program Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
Dalam arahannya, Dr. Kardiyono menyampaikan apresiasi atas realisasi anggaran Balai yang telah mencapai 49,69 persen pada pertengahan tahun ini. Pencapaian tersebut turut didukung oleh kinerja Tim Pelindungan yang telah berhasil merealisasikan serapan anggaran hingga 100 persen.
Guna mengejar target penyelesaian di akhir Juni, Kepala Balai menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi dengan mitra strategis. Sinergi dengan dinas tingkat kabupaten/provinsi, BRMP, penyedia barang, hingga petani di lapangan dinilai krusial untuk memastikan kelancaran kegiatan produksi benih dan pengembangan kawasan komoditas perkebunan.
Selain akselerasi fisik dan keuangan, aspek kehati-hatian menjadi sorotan utama. Dr. Kardiyono menekankan pentingnya mitigasi risiko di tingkat tapak. Langkah pengawasan yang diinstruksikan meliputi verifikasi ketat terhadap keabsahan lahan untuk mencegah adanya data fiktif, serta kontrol kualitas mutu benih dan pupuk sebelum didistribusikan kepada petani penerima bantuan.

Lebih lanjut, rapat juga mengevaluasi pelaksanaan tugas perbantuan BBPPTP Ambon di luar satuan kerja, seperti pengawalan komoditas tebu dan kopi di Provinsi Jawa Timur serta dukungan terhadap program swasembada pangan di Maluku. Seluruh personel diminta untuk tetap menjaga standar kinerja pada tugas perbantuan tersebut tanpa mengesampingkan resolusi target utama internal Balai.
Kegiatan ditutup dengan pemaparan capaian dan resolusi kendala dari tim non-teknis, yang meliputi bagian Kepegawaian dan Keuangan, Perencanaan, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), guna memastikan tata kelola administrasi tetap akuntabel.