AMBON – Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Anggaran secara virtual pada Kamis, 3 September 2026. Rapat strategis ini memfokuskan pembahasan pada evaluasi capaian kinerja, percepatan realisasi anggaran, serta penyelarasan langkah operasional dalam mendukung pembangunan kawasan perkebunan strategis di wilayah Indonesia Timur.

Rakor dipimpin oleh jajaran pimpinan BBPPTP Ambon dan dihadiri oleh jajaran teknis serta keuangan, serta berkolaborasi langsung dengan perwakilan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon. Agenda utama pertemuan mencakup pemetaan progres fisik dan keuangan dari seluruh paket pekerjaan yang sedang berjalan, mulai dari penguatan perbenihan hingga pengembangan kawasan komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, kopi, tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.

Dalam pemaparannya, tim BBPPTP Ambon menegaskan bahwa secara teknis operasional, seluruh komitmen pekerjaan produksi benih dan pengadaan sarana produksi telah terkontrak 100% dan berada dalam proses penangkaran serta penyaluran. Wilayah kerja yang mencakup Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, hingga wilayah Papua menjadi ruang lingkup utama percepatan penyaluran bantuan kepada kelompok tani penerima manfaat.

Mengingat kompleksitas geografis Indonesia Timur yang melingkupi wilayah kepulauan dan daerah pelosok, beberapa hambatan logistik, cuaca, serta tantangan administratif menjadi perhatian serius yang dibahas secara mendalam. Sebagai solusinya, BBPPTP Ambon bersama KPPN Ambon merumuskan sejumlah langkah taktis, di antaranya:

1. Percepatan Administrasi Keuangan: Mempercepat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bertahap atas pekerjaan yang telah berprestasi di lapangan agar realisasi keuangan berjalan sejajar dengan progres fisik.

2. Penguatan Pengawalan Lapangan: Memperketat verifikasi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta keterlibatan penanggung jawab kabupaten/komoditas guna memastikan bantuan terdistribusi tepat sasaran.

3. Digitalisasi Transaksi Keuangan: Mendorong optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan transaksi non-tunai demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta indikator kinerja pelaksanaan anggaran negara.

Melalui rapat koordinasi ini, KPPN Ambon memberikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan dan percepatan yang dilakukan BBPPTP Ambon. BBPPTP Ambon berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi, mempercepat penyelesaian target fisik dan keuangan tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran, serta memastikan program perkebunan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia Timur.